ARTIKEL PENDIDIKAN INDONESIA MODERN

BERAUCRAT MODEL PENDIDIKAN INDONESIA MODERN

(Kritik Rekonstruktif Terhadap Gaya Kepemimpinan Guru)

Oleh:

R.A. Syukuri Nikmah, M.Si.

Pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang no. 22 tahun 1999, tentang otonomi pendidikan telah memunculkan paradigma baru yaitu School Based Management atau dalam konteks bahasa Indonesia dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut pendapat Albers mohrman dalam bukunya “School Based Management (2002)”, bahwa School Based Management merupakan sistem pendidikan popular yang diadopsi oleh berbagai Negara di dunia, sebagai upaya perbaikan kinerja lembaga pendidikan. Begitu juga di Indonesia, MBS memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengatur segala hal yang bersangkut paut dengan manajemen sekolah itu sendiri, seperti di bidang kurikulum.

Di terapkannya konsep MBS sebenarnya daya serius dari pemerintah (pemerhati pendidikan) untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Indonesia. Namun kenyataannya, sekian banyak konsep pendidikan yang telah direalisasikan hingga kini belum dapat dikatakan berhasil. Rendahnya output menjadi bukti konkrit perlu adanya neo-reformasi di bidang pendidikan. Diakui atau tidak, menurut hasil riset UNPP menyebutkan, dari 173 negara di dunia, kondisi pendidikan masyarakat Indonesia terseok pada ranking ke-107. Hal ini mengindikasikan pendidikan di wilayah kita tertinggal jauh dari Negara-negara tetangga, seperti Singapura ranking ke-2, Jepang ranking ke-8, Brunei Darussalam ranking ke-27, Malaysia ranking ke-37, Thailand ranking ke-47 dan Filipina ranking ke-77. Demikian kata Dr. Faisal Djalal, Ph.D.

Berangkat dari fenomena di atas maka stakeholder pendidikan yaitu orang tua, masyarakat, dan wakil rakyat mempertanyakan apa kesalahan kita dalam penyelenggaraan pendidikan belum juga menuai hasil yang maksimal ?. Sementara itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan selalu berusaha memecahkan kebuntuan tersebut. Namun di lapangan acapkali dihadapkan berbagai kendala yang rumit.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang sekiranya perlu kita kritisi sebagai kendala kegagalan penyelenggaraan pendidikan di wilayah kita. Pertama, pada tataran praktisnya guru seringkali menampilkan gaya autocrat. Dalam artian, guru secara maksimum memperhatikan tugas pekerjaan selesai, dan secara minimum memperhatikan hubungan terhadap peserta didik (siswa). Adanya sikap semacam itu, menimbulkan berbagai kenegatifan yang diderita oleh anak didik dan berbuntut terhadap kegagalan penyelenggaran pendidikan itu sendiri. Kedua, di dalam praktek belajar-mengajar kita terlalu memanjakan “tut wuri handayani” sebagai keteladanan pendidikan yang optimal. Sehingga implikasi yang ditelurkan tidak terjadinya balance position antara siswa dan guru.

Melihat realitas pendidikan di tengah masyarakat kita semacam itu, kita perlu melakukan modifikasi dalam beberapa hal, sebagai ratasan dari problem penyelenggaraan pendidikan kita. Pertama, guru sebagai pemimpin atau pembina dalam proses belajar-mengajar di kelas hendaknya menerapkan konsep “gaya kepemimpinan beraucrat”. Pola ini lebih mengutamakan peraturan dan pengawasan terhadap situasi proses belajar-mengajar. Disinilah guru dituntut mampu menciptakan daya kreatifitas (lebih) unik dalam menyampaikan desain mata pelajarannya. Hal demikian dengan sendirinya dapat memikat dan menarik perhatian anak didik untuk ikut tercebur ke dalam proses pembelajarannya. Dan paling tidak konsep ini akan menjauhkan anak didik (siswa) dari rasa kebosanan saat menerima mata pelajaran, sekalipun semula mata pelajaran tersebut memegang image pelajaran paling membosankan. Dengan konsep ini pula diharapkan dapat merangsang daya kreatifitas anak didik yang tidak terpotensialisasikan sebelumnya.

Kedua, dalam realitas proses belajar-mengajar di kelas, kita hanya menampilkan keteladanan “tut wuri handayani” yang dianggap prospek yang paling baik dalam proses belajar-mengajar. Padahal secara kasat mata, keteladanan semacam ini justru mengaburkan hubungan anak didik dengan guru (down-top) secara kritis. Sebab peran guru terlalu memiliki porsi besar untuk direction terhadap anak didik tanpa selektifitas dari anak didik itu sendiri. Dengan demikian tidak terjadi balance position antara keduanya. Sehingga seolah guru adalah raja yang tidak dapat di ganggu gugat. Oleh karena itu, disini diperlukan keteladanan “ing madya mangun karsa”, guna memberi keleluasaan terhadap peserta didik untuk timbang pikiran dengan pendidiknya. Maka, adanya kolaborasi antara tut wuri handayani dengan ing madya mangun karsa, memberikan peluang dinamis terciptanya hubungan top-down dan down-top yang ideal. Maksud jelasnya, di sini akan timbul sikap tukar pikiran atau koreksi-mengoreksi positif antara anak didik dengan pendidiknya (guru). Sementara itu, dalam momentum apapun setidaknya peran anak didik harus ada, sehingga disegala keputusan melibatkan keputusan anak didik, sebab ide cemerlang tidak harus lahir dari pendidik dan tidak mustahil anak didik mampu memberikan solusi-solusi guna keluar dari suatu problema tertentu.

Di sisi lain, Cheng (tahun 2003) mengatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu menjalankan fungsinya secara maksimal, baik dari fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi politis, fungsi budaya maupun dari fungsi pendidikan. Dengan konsep beraucrat ini telah membuka kunci unutk mengarahkan anak didik ke dalam beraneka ragam fungsi sekolah yang efektif tersebut. **Wassalam